Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mendorong implementasi Asta Cita ke-4, yang berfokus pada reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan, dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025. Acara yang berlangsung di Pullman Central Park, Jakarta, pada Kamis (19/11/2025) ini, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Wali Kota Zulmaeta.
Kehadiran Wali Kota Zulmaeta dalam Rakornas ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda reformasi birokrasi nasional. Partisipasi aktif ini mengindikasikan kesiapan daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Zulmaeta menyoroti pentingnya sembilan kebijakan baru BKN serta data terkini mengenai kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional. Informasi ini dinilai krusial bagi pemerintah daerah dalam upaya membangun birokrasi yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara lebih terstruktur, serta mempercepat automasi layanan kepegawaian,” kata Wako Zulmaeta.
Zulmaeta juga menekankan urgensi layanan kepegawaian yang cepat dan responsif, terutama bagi kota yang tengah berfokus pada penguatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan sektor ekonomi. Menurutnya, kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera diadaptasi untuk memastikan ASN Payakumbuh bekerja dalam ritme baru yang efisien dan berbasis kinerja. “Kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera kami adaptasi. Ini penting untuk memastikan ASN Payakumbuh bekerja dalam ritme baru yang efisien dan berbasis kinerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulmaeta berpendapat bahwa berbagai kebijakan yang disampaikan oleh Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), akan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas birokrasi di tingkat daerah.
Rakornas 2025 juga memberikan penegasan mengenai jumlah ASN nasional yang saat ini mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 36 persen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini menjadi landasan bagi daerah seperti Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN serta melakukan redistribusi tugas secara lebih efektif.
Zulmaeta memandang bahwa Asta Cita, khususnya agenda reformasi birokrasi, merupakan peluang strategis bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. “Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Payakumbuh akan menempatkan reformasi ini sebagai agenda prioritas daerah,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, turut memberikan perspektif global mengenai kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Zulmaeta menilai bahwa perspektif yang disampaikan oleh para tokoh tersebut sangat relevan bagi daerah. “Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” tutupnya.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa reformasi birokrasi diarahkan untuk melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat melalui perubahan regulasi dari pendekatan represif menuju responsif. Ia memberikan contoh transformasi sistem keuangan dari wesel pos hingga era keuangan digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. “Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti laju tersebut,” pungkasnya.
